Semua orang
tahu kalau bahan Bakar Minyak (BBM) berperan penting dalam kehidupan manusia. Khususnya di negara Indonesia,
BBM sudah menjadi kebutuhan pokok “
telah mendarah daging”
dari kalangan masyarakat menengah kebawah hingga menengah keatas. Semua membutuhkan dan menggunakan BBM. Entah itu untuk kebutuhan pribadi atau untuk proses produksi.
Harga minyak
dunia yang melambung sampai US $ 81 per
barrel menyebabkan anggaran indonesia untuk membeli minyak juga naik tinggi, secara otomatis hal ini memicu pemerintah indonesia untuk
memutuskan menaikan harga BBM agar dapat
menghemat biaya subsidi BBM. Pemerintah indonesia berupaya agar masyarakat dapat merubah
kebiasaan yang konsumtif menjadi produktif karena untuk saat ini Indonesia sendiri termasuk negara yang mengkonsumtif minyak
terbanyak ke-4 se ASEAN. Dengan kenaikan harga BBM
pemerintah dapat menghemat biaya, dan biaya dari penghematan
tersebut akan disalurkan ke sektor produktif seperti, pertanian, perikanan,
infrastruktur, hingga pendidikan dan kesehatan.
Akan tetapi di lain sisi, kebijakan jokowi menaikkan harga
BBM hanyalah mempersulit masyarakat
yang menengah kebawah seperti pedagang kaki lima, buruh, petani, dan lain sebagainya. Dalam bulan maret 2014 tercatat 28,8 juta jiwa atau 11,5% keluarga menengah kebawah dari total populasi masyarakat indonesia (detik.com). Daya beli barang juga merosot karena kenaikan harga BBM telah memicu naiknya harga kebutuhan pokok yang sulit di jangkau oleh kalangan menengah kebawah.
Dari
kenaikan harga BBM dan kurang tepatnya pemerintah dalam menyalurkan bantuan, berdampak pula pada sosial tepatnya pada perekonomian masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat terbeli. Rakyat miskin terdorong untuk melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, menodong, mencopet dan kejahatan lain sebagainya. Mereka berusaha segala cara untuk mempertahankan hidup.
Oleh karena itu, dalam hal ini peran pemerintah sangat
dibutuhkan jika tujuan dari pemerintah menaikkan harga BBM adalah merubah
kebiasaan dari konsumtif menjadi produktif agar dapat mensejahteraan rakyatnya. Maka harus
dibarengi dengan kegiatan positif yang membangun
masyarakat. Pemerintah juga harus mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan
bagi pengangguran dan anak putus sekolah. Pelatihahan kewirausahaan bertujuan
untuk memberikan bekal bagi para pengangguran dan anak yang putus sekolah agar dapat mengasah bakat yang dapat di kembangkan
untuk membuka lapangan pekerjaan baru guna memenuhi kebutuhannya dan hal ini berimpas
pula pada pengurangan tingkat pengangguran.
Pemerintah juga harus memberikan bantuan modal bagi para pedagang
atau wirausaha kecil guna menutupi kekurangan modal yang di akibatkan oleh
melemahnya daya beli akibat kenaikan harga faktor produksi.
Di samping itu Pemerintah juga harus membangun sarana praktek seperti
laboratorium disekolah-sekolah agar para siswa tidak hanya pasif mendengarkan
materi dari guru tetapi juga dapat memporaktekkan langsung apa yang dia dapatkan,
sehingga siswa mempunyai soft skiil dan dapat bersaing kanca lokal, nasional,
maupun internasional. Apalagi di tahun 2015
akan adanya Asian-Pacific Economi Cooporation. Ini memaksa pemerintah Indonesia
agar lebih bekerja keras lagi membangun kesejatraan social dan kecerdasan
bangsa sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke empat UUD NKRI 1945.
Penulis
Nisfu