“Tidak ada masalah
mengenai KPUM, selama dari anggota DPM mencukupi dan tidak kekurangan anggota kenapa
masih membuka open recruitmen,” - Kholilullah Ketua DPM FH 2018.
Pemilihan umum sebagai
Pesta Demokrasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (FH
UTM) diadakan pada Kamis (20/12), yang bertempat di halaman parkir FH. Pemilu ini bertujuan untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur mahasiswa FH, serta anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) masa
periode 2019.
Pemilu raya ini diselenggarakan oleh DPM FH. Berdasarkan Anggaran
Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa (ART KM) UTM Pasal 61 angka 2 dijelaskan bahwa pemilu
mahasiswa diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa
(KPUM) yang bersifat sementara dan
mandiri.
Tertuang dalam Pasal
61 angka 4, anggota KPUM-F dibentuk melalui panitia seleksi oleh DPM-F dan
disetujui oleh Gubernur. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemilu FH tahun ini
tidak dibentuk KPUM.
Ketika diklarifikasi
mengenai tidak dibentuknya KPUM, Kholilullah selaku ketua DPM FH mengatakan bahwa
dalam struktur DPM terdapat Divisi Pemilu yang fungsinya sama dengan KPUM yakni
untuk menyelenggarakan pemilu FH. “KPUM ini sebenarnya untuk pemilu kan, sedangkan Divisi Pemilu ini sudah
jelas untuk melakukan pemilu juga, jadi tidak ada bedanya,” ungkapnya.
Terkait tidak dibentuknya KPUM Kholilullah tidak mempermasalahkan
hal tersebut. Ia berpendapat Divisi pemilu yang ada di dalam DPM sudah cukup
mewakili dalam pemilu FH ini. “Tidak ada masalah mengenai KPUM, selama dari
anggota DPM mencukupi dan tidak kekurangan anggota kenapa masih membuka open
recruitmen,” tambahnya.
Dalam pemilu raya
ini, DPM FH membentuk Steering Committee (SC) selaku
pengawas pemilu yang langsung dinaungi
oleh ketua DPM. “Pengawasnya adalah SC, saya mengaca pada DPM KM UTM,”tutur
Kholilullah.
Saat ditanyai mengenai efektifitas pelaksanaan pemilu, Kholilullah
berpendapat lebih efektif jika pemilu dilaksanakan saat UAS. “Soalnya ketika
UAS, sudah jelas teman-teman masuk semua,” ucap mahasiwa Semester V itu.
Fendi selaku mahasiswa FH beranggapan bahwa rentetan acara
pemilu raya kali ini dirasa sangat mepet. Menurutnya, antara pendaftaraan Cagub-Cawagub
hingga calon DPM hingga pelaksanaan pemilihannya sangat singkat. “Sebagian dari
kita tentu lebih memilih UAS daripada mengantri
untuk memilih, sehingga kurang efektif,”
ujarnya.
Sama halnya menurut salah satu mahasiswa FH semester 3 yang
enggan disebut namanya, pemilu FH kali ini juga kurang efektif dikarenakan setelah
melaksanakan UAS mahasiswa langsung pulang. “kita tidak ada mata kuliah, jadi
langsung pulang,” tutupnya. (Mjr/Sof/Erk)