VOICE- Senin (2/10/2023), Hasan Baisuni selaku ketua umum dari Forum Penguatan Pendidikan Karakter Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura atau UKM-FH FP2KM, melakukan audiensi yang bersama DPRD Bangkalan khususnya di Komisi D. Acara yang diusung sebagai kuliah kebangsaan bersama DPRD Bangkalan menjadi kesempatan bagi para mahasiswa yang menjadi delegasi sebagai bentuk tukar pikiran dan penyampaian permasalahan di Kabupaten Bangkalan. Nur Hasan selaku ketua Komisi D Bangkalan, menyampaikan “permasalahan yang menjadi pokok masalah di Kabupaten Bangkalan sendiri adalah penambangan Batu kapur ilegal dan legal menjadi salah satu permasalahan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan perekonomian” ungkapnya. Penambangan batu kapur secara legal maupun ilegal sangat berdampak pada kerusakan lingkungan, salah satu dampak yang dirasakan masyarakat sekitar, yaitu kenaikan suhu, dikarenakan yang awalnya menjadi lahan hijau kini menjadi tambang dan yang dikeruk secara terus menerus.
DPRD Bangkalan sebagai penanggungjawab dari izin pemilik tambang mengupayakan untuk perizinan tambang diperketat secara izin dan bentuk pertanggungjawaban dari pemilik tambang. DPRD Bangkalan meminta kepada semua pemilik tambang untuk mengembalikan lahan tambang itu menjadi lahan yang seaslinya, yakni berupa menutup galian dan menjadikan lahan hijau kembali. Dampak kerugian secara ekonomi Kabupaten Bangkalan seakan menjadi pincang kehilangan pemasukan utama dari pajak yang di targetkan kepada pemilik tambang. Nur Hasan menyampaikan “yang menjadi persoalan setoran pajak ke pemasukan kabupaten dari pemilik tambang sangat jauh dari target per tahun, tidak dapat menyentuh angka 50% untuk setoran pajak tersebut.” Imbuhnya, sehingga dampak yang dihasilkan dari tambang tidak sebanding dengan apa yang diberikan kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bangkalan.
Permasalahan kedua yang sedang dihadapi Kabupaten Bangkalan, yaitu darurat sampah. Seakan menjadi momok utama yang dihadapi masyarakat Bangkalan karena masyarakat dibingungkan harus dimana membuang sampah dengan minimnya TPS dan kecilnya kapasitas. DPRD Bangkalan tak hanya tinggal diam dengan permasalahan utama ini, mereka mengupayakan dengan memperbanyak titik TPS dan menyediakan TPA dengan alat pengolahan sampah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Sehingga dapat membuka lapangan kerja untuk para masyarakat Kabupaten Bangkalan yang diharapkan menjadi perputaran sektor ekonomi masyarakat sekitar. Akan tetapi, penyelesaian masalah terhambat dengan dukungan masyarakat yang terkena dampak yang ditimbulkan dari TPA tersebut. Dimana lahan yang diupayakan DPRD menjadi titik TPS dan TPA mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar, karena bau yang tak sedap timbul dari sampah tersebut dan ditakutkan terjadinya penyebaran penyakit dari sampah. DPRD Bangkalan berharap penyelesaian permasalahan utama Bangkalan ini dapat diselesaikan sebab hal ini menjadi penunjang kesehatan masyarakat.
Dalam forum diskusi bersama DPRD Bangkalan bersama UKM-FH FP2KM menjadi sebuah wadah aspirasi mahasiswa, terkait permasalahan yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Trunojoyo Madura dan wilayah Bangkalan mengenai infrastruktur dan bentuk kerusakan lingkungan. Hasan Baisuni meminta tanggapan DPRD Bangkalan terhadap permasalahan sampah di Bangkalan dan masalah pengembangan insfrakstruktur Pendidikan. “Bahwa pada tahun sebelumnya, Bangkalan mengupayakan pengadaan laptop untuk setiap Ujian Nasional dan permasalahan sampah DPRD Bangkalan mengupayakan mengadakan TPA dengan basis teknologi pengolahan sampah tetapi terkendala di pembebasan lahan, DPRD Bangkalan sudah mencoba upaya dari 2014 terkendala dengan pembebasan lahan dengan menyiapkan anggaran sebesar 9-12 miliar rupiah” Jelas Nur Hasan.
“Tetapi upaya ini terhambat terhadap dengan pembebasan lahan dan dukungan dari masyarakat sekitar. Dari 2014 Pemerintah Daerah Bangkalan hanya menyewa tanah, sebesar 25 juta perbulannya tetapi dengan ancaman akan ditutup sewaktu-waktu, berakibat membuat tumpukan sampah dimana-mana. Hal ini menjadi permasalahan yang serius yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam beberapa tahun kedepan dengan membludaknya sampah yang akan berakibat terhadap kesehatan masyarakat.” Lanjut Nur Hasan.
DPRD Bangkalan bergerak bersama PUPR mengupayakan perbaikan jalan yang dapat mencelakakan masyarakat Bangkalan. Dalam pernyataan dari mahasiswa yang mengeluhkan tentang minimnya penerangan dan kerusakan jalan yang kian tak tersentuh perbaikan, Nur Hasan menyampaikan “berjanji untuk mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan jalan dari sebagian yang dikeluhkan dan akan terealisasi di 2024”. Ungkapnya.
Nur Hasan menyampaikan “diskusi seperti ini sering dilakukan sebagai bentuk pelayanan DPRD Bangkalan, tidak hanya dari golongan ataupun kelompok saja yang datang tapi dari semua lapisan masyarakat” ungkapnya untuk mengajak semua lapisan masyarakat menyampaikan aspirasi mereka melalui diskusi. Dipenghujung akhir Hasan Baisuni menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa “aspirasi tidak hanya dari eksekutif tetapi semua bisa menyuarakan dan mengaspirasikannya, harapanya FP2KM bisa menjadikan role model dalam penyampaian aspirasi dan berkemungkinan untuk mengajak dalam penyampaian aspirasi ini dari mahasiswa luar UKM-FH FP2KM, bersama-sama untuk menyuarakan aspirasi” Ungkapnya.
Penulis: Alif, Siti, dan Eka
Comments