PEMBACAAN MAKLUMAT SEBAGAI BENTUK PERNYATAAN SIKAP CIVITAS AKADEMIKA UTM TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA

VOL-Pada hari Rabu (7/02) segenap civitas akademik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) membacakan maklumat waneswati dari Madura untuk Indonesia di depan halaman Rektorat UTM. Kegiatan pernyataan sikap ini sendiri diawali dengan pengibaran bendara hitam sebagai simbol bentuk pernyataan sikap dari para civitas akademika UTM yang prihatin terhadap kondisi hukum dan demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia.

Menurut Helmy Boemiya selaku perwakilan dari Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi UTM menyatakan beberapa hal yang didasari dari perspektif pancasila. Sila pertama yang berpandangan bahwa bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, para penyelenggara negara sudah sepatutnya menggerakan nilai- nilai kredibitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sila kedua, nilai-nilai kemanusiaan sudah sepatutnya dilaksanakan oleh penyelenggara negara termasuk dalam etika berpolitik kebangsaan. Sila ketiga, kami menyuarakan bahwa Pemilu sejatinya adalah persatuan Indonesia bukan untuk memecah belah, sehingga perlu keteladanan kepala negara dan ketua lembaga negara dalam posisi netral untuk tidak memihak dan menyalahgunakan kewenangannya serta mengedepankan cita hukum Indonesia. Sila keempat, kami berharap dalam Pemilu 2024 dapat mengembalikan dalam nuansa yang penuh hikmah bukan mementingkan politik penguasa. Sila kelima, bangsa yang  utamanya pemerintah harus dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian Helmy Boemiya juga berharap agar para pemimpin negara bertindak adil dalam mengikuti Pemilu 2024, “kami berharap dan sudah sepatutnya pemimpin negara bertindak adil dalam kontestasi Pemilu 2024. Dalam perfektif konsitusi UUD 1945 kekuasaan presiden sangat besar sesuai dengan Pasal 4 hingga 17 dan tidak terlampau jelas kepala negara dan pemerintah juga tidak ada undang-undang tentang kepresidenan. Oleh karenanya perlu dikedepankan Tap MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Kepala negara harus bertindak secara arif, bijaksana, dan mencerminkan negara sejati serta menjaga dan menjalankan demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. ” Jelasnya dalam orasi pada hari ini.

Pada kegiatan ini juga diadir oleh Anis Anwary selaku Presiden Mahasiswa sebagai perwakilan mahasiswa, “kami berharap pemimpin negara sebagai garda terdepan dalam menjaga keharmonisan di dalam bangsa Indonesia bukan membuat konflik di dalamnya dengan bersikap adil.” Ungkapnya pada orasi hari ini. Mantan Presiden Mahasiswa BEM KM Periode 2023, yakni Roby Gunawan juga mengungkapkan tujuan dari pernyatan sikap ini untuk menyelamatkan dan mengkawal demokrasi di Indonesia sebagai wujud bentuk cinta tanah air. “Pernyataan sikap ini bertujuan untuk menyelamatkan dan mengkawal demokrasi di Indonesia dan pernyataan sikap ini murni sebagai bentuk cinta kami kepada negeri dan murni agar para civitas akademik dapat menjalanakan dan mengkawal demokrasi di Indonesia. Sebab saat ini telah terjadi pelanggaran etik yang kerap terjadi, sehingga telah membuktikan bahwa kondisi demokrasi kita sedang tercabik-cabik dan terobok-obok oleh politik kekuasaan. Dengan adanya pernyataan sikap ini berharap agar bapak presiden dan pemimpin negara untuk kembali berada di koridor demokrasi yang seharusnya dengan bersikap netral.” Ungkap Roby Gunawan disertai harapannya agar para pemimpin negara terus bersikap adil dan netral.

Surokim Abdussalam selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memberikan penjelasan bahwa gerakan ini merupakan inisatif dari para elemen civitas akademika UTM yang telah diketahui oleh para jajaran pemimpin UTM. Surokim juga mengungkapkan bahwa gerakan ini murni sebagai gerakan moral dan bukan gerakan dukungan paslon. “Sejak awal kami sudah mewanti-wanti bahwa gerakan ini sebagai gerakan moral dan tidak partisipan sebagai dukung paslon-paslon tertentu. Gerakan ini juga merupakan salah satu bentuk kebebasan pendapat di dalam kampus karena itu inisiatif ini resmi dari civitas akademik. Hal ini dapat dibuktikan dengan kajian-kajian yang telah dilakukan dan maklumat yang telah dibacakan tidak ada kalimat yang memihak pada paslon tertentu.” Jelasnya ketika ditanyai terkait isu yang beredar bahwa pernyatan sikap merupakan gerakan yang ditunggangi.

Surokim juga mengungkapkan tidak menjadi masalah apabila kegiatan ini dianggap tidak penting dan tidak bermakna, “apabila terdapat pihak-pihak yang mengatakan bahwa kegiatan ini tak bermakna bagia kami tidak apa-apa yang tepenting masyarakat kampus tetap bersuara bahwa jalannya demokrasi tetap harus dikawal, penting untuk mengingatkan kepada semua pihak agar tetap netral. “ Jelas Surokim.

“Kegiatan ini sendiri sudah direncanakan seminggu yang lalu sebelum kampus-kampus lain mulai dan memang tidak ada kaitannya dengan pencoblosan Pemilu. Hanya saja berhimpitan dengan waktu Pemilu 2024 yang akan dilakukan pada 14 Februari nanti. Perlu ditegaskan bahwa UTM tidak partisipan atau sebagai pendukung paslon tertentu tetapi sebagai gerakan moral.” Tegas Surokim bahwa gerakan tidak memihak dan tidak ditunggangi oleh siapapun, hanya murni karena demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sehingga menurutnya perlu pengingat bahwa penyelenggara dan pemimpin negara harus tetap netral.